SUMBAWA BESAR, Mediajejakdigital.net – Deklarasi Desa Serading sebagai Desa Anti Narkoba, Senin malam (9/11/2026), berubah menjadi forum perdebatan.
Bukan soal deklarasinya, tapi soal sikap Kepala Desa yang menolak memasukkan TNI-Polri dalam struktur Satgas Anti Narkoba.
Deklarasi itu dihadiri sekitar 100 orang. Hadir Camat Moyo Hilir Widodo, S.ST., M.Si., perwakilan Danramil 1607-12/Moyo Hilir, perwakilan Kapolsek Moyo Hilir, BNN Kabupaten Sumbawa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, RT/RW, dan masyarakat.
Di tengah forum, warga secara tegas mengusulkan agar Satgas Anti Narkoba melibatkan TNI dan Polri secara formal.
Alasan warga jelas: tanpa aparat keamanan dalam struktur, Satgas tidak punya koordinasi yang jelas dan tidak akan efektif di lapangan.
Usulan itu ditolak Kades
Kepala Desa Serading, Sahabuddin H. Makasau, menyatakan TNI/Polri tidak perlu masuk struktur organisasi Satgas.
“Untuk Satgas yang kita bentuk, TNI/Polri tidak perlu kita masukkan dalam struktur organisasi. TNI/Polri sudah otomatis siap mendampingi. SK akan kita buat khusus lingkup Desa Serading tanpa ada campur tangan pihak lain,” tegas Sahabuddin di hadapan forum.
Jika perang terhadap narkoba adalah perang serius, mengapa aparat yang punya kewenangan penegakan hukum justru disingkirkan dari struktur?
Jika Satgas hanya berisi unsur desa dan didanai APBDes 2027, siapa yang mengawasi? Siapa yang menindak? Siapa yang bertanggung jawab saat ada peredaran di lapangan?
Kades beralasan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sudah otomatis mendampingi. Itu benar. Tapi mendampingi bukan sama dengan terlibat dalam struktur, punya tanggung jawab, dan punya kewenangan koordinasi.
Deklarasi bukan sekadar baca teks dan foto bersama
Kades sendiri mengakui nama Serading sudah negatif di luar. Ia ingin menjadikan deklarasi ini sebagai sejarah kebangkitan Serading dari keterpurukan.
“Nama Serading di luar sangat negatif. Mari kita konter stigma itu dengan komitmen bersama,” kata Sahabuddin.
Komitmen itu harus dibuktikan dengan struktur yang kuat, bukan struktur yang tertutup.
Pemerintah desa berencana membentuk Satgas hingga tingkat RT/RW dan membiayainya lewat APBDes Tahun Anggaran 2027. Itu langkah bagus. Tapi langkah itu akan pincang jika TNI-Polri hanya dijadikan penonton dari luar.
Perwakilan BNN Kabupaten Sumbawa, Adi Mulyana, dalam kegiatan itu sudah mengingatkan bahaya narkotika dan pentingnya melindungi generasi muda di Moyo Hilir, khususnya Serading.
Pesan BNN itu jelas: pemberantasan narkoba butuh sinergi, bukan jalan sendiri-sendiri.
Kepala Dusun Ai Nunuk juga mengusulkan pembatasan aktivitas malam hingga pukul 22.30 WITA dan keterlibatan aktif perangkat desa, RT dan RW.
Semua usulan itu mengarah pada satu hal: butuh pengawasan dan koordinasi yang terstruktur.
Kegiatan berakhir pukul 21.40 WITA dalam keadaan aman.
Tapi pekerjaan belum selesai. Justru baru dimulai.
Kini bola ada di tangan Kades Serading. Jelaskan secara terbuka: apa konsep Satgas ini? Bagaimana mekanisme kerjanya? Bagaimana koordinasi dengan TNI-Polri dan BNN? Bagaimana transparansi anggarannya?
Jangan sampai deklarasi anti narkoba hanya jadi seremonial, sementara Satgas yang dibentuk justru berjalan tanpa kekuatan hukum dan tanpa koordinasi aparat.
Masyarakat Serading tidak butuh janji. Masyarakat butuh bukti. (Red/mjd)
