Optimalkan PAD, Komisi II DPRD Gelar RDPU : Soroti Kendaraan Tambang Belum Berplat EA

Taliwang KSB, Mediajejakdigital– Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis, 8 Mei 2026, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Samsat KSB, Satlantas Polres KSB, dan Bapenda KSB.
 
Agenda RDPU membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kendaraan operasional yang lalu lalang di wilayah Sumbawa Barat, khususnya di areal tambang Maluk.
 
*Sebanyak 1.581 Unit Berplat EA*  
 
Kepala UPTD Samsat KSB, Daeng Malik, menyampaikan data sementara, bahwa ada 104 perusahaan yang telah memdaftarkan kendaraannya dengan total unitb 1581, dimana AMNT tercatat 546 unit dan Transcon 401 unit, sisanya berasal dari perusahaan lain. Masih banyak perusahan yang tercatat menggunakan plat luar. Potensi PAD dari sektor ini sekitar Rp. 3,7 miliar dalam setahun, “ungkapnya.
 
*Masih Banyak Pakai Plat Luar*  
 
Namun dalam diskusi terungkap, masih banyak kendaraan yang beroperasi di areal Maluk belum menggunakan plat EA. “Ini artinya mereka pakai jalan kita, tapi pajaknya masuk ke daerah lain, “tegas salah satu anggota Komisi II, Iwan Irawan Marhalim. 
 
Kondisi ini dinilai merugikan PAD KSB, padahal kerusakan jalan dan beban infrastruktur ditanggung daerah.
 
Terlebih kata Iwan akrab pejabat ini di sapa, Pendapatan dari Alat Berat saja sebesar Rp. 3,8M yang dipungut oleh Provinsi NTB. Tidak ada bagi hasilnya sama sekali untuk KSB. “Alat berat beroperasi di KSB, PAD-nya justru masuk ke kantong Provinsi, “terangnya kembali. 
 
*Amman Absen, Dipanggil Ulang Selasa* 
 
Sayangnya, pihak PT Amman Mineral Nusa Tenggara tidak hadir dalam RDPU hari ini. “Kami dari Komisi II sudah bersurat kembali agar Amman bisa hadir dalam RDPU hari Selasa besok,” katanya kembali.
 
Komisi II berharap, dengan migrasi ke plat EA, pendapatan daerah bisa naik signifikan dari ribuan kendaraan yang beroperasi di KSB setiap hari.
 
Isu kendaraan plat luar yang beroperasi di lingkar tambang Batu Hijau memang sudah lama jadi sorotan publik KSB. Komisi II langsung merespon. (Arip/mjd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *