Taliwang KSB, Mediajejakdigital– Program Kartu KSB Maju yang digadang sebagai program unggulan Pemkab Sumbawa Barat sejak diresmikan 2025, disayangkan masih menuai persoalan pendataan. Data dihimpun media menunjukkan adanya ketimpangan antara data penerima dengan kondisi di lapangan.
Kartu KSB Maju dirancang sebagai panduan penyaluran bantuan terintegrasi. Namun di lapangan, sejumlah warga berstatus mampu justru masuk daftar penerima. Sebaliknya, warga yang masuk kategori rentan belum tentu terdata.
Kategori penerima berstatus Desil digunakan pemerintah untuk menentukan prioritas bantuan sesuai keabsahan di lapangan. Data pada Desil 1 yang peruntukannya paling tinggi justru menjadi tanda tanya besar. Apakah data sudah sesuai atau ada dugaan kepentingan tersirat.
Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan: apakah pendataan hanya sebatas pemenuhan administratif atau ada kepentingan lain di baliknya.
Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat diminta lebih jeli. Selain menerima data, perlu ada mekanisme review ulang agar informasi yang masuk tidak terkesan hanya untuk kepentingan semata.
Klarifikasi pihak terkait dibutuhkan agar program unggulan ini tepat sasaran sesuai tujuan awal: membantu masyarakat paling membutuhkan.
*Dinsos KSB Akui Ada Ketidaksesuaian Data*
Dinas Sosial KSB mengakui adanya ketidaksesuaian data Desil di lapangan. Untuk itu, pemutakhiran data dilakukan setiap tanggal 15 tiap bulan. “Bila ditemukan data tidak sesuai segera update kembali,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KSB, Ns. H. Kamaluddin, S.Kep, Kamis (25/6/2026).
Menurut Kadis, Penentuan Desil menggunakan 34 kriteria masyarakat yang masuk ke sistem. Klasifikasi Desil terkoneksi dengan data dari pemerintah pusat, yakni Kementerian. Tim Dinas Sosial telah turun melakukan pendataan di tingkat desa dan kecamatan melalui Pendamping Sosial/PS.
Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Mekanisme sinkronisasi data dari Pendamping Sosial ke sistem pusat menjadi sorotan, mengingat ketidaksesuaian yang masih ditemukan. (Red/MJD)