Jakarta, Mediajejakdigital– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmen penuh mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu, termasuk rencana Tanggul Laut Raksasa atau _Giant Sea Wall_.
Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam _Kick Off Meeting_ Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya _visible_ secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Wamen Ossy.
*Revisi RTRWN Akomodasi Giant Sea Wall*
Wamen Ossy menjelaskan, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini tengah direvisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan _Giant Sea Wall_. Penyesuaian juga akan dilakukan pada RTR di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.
*Percepat KKPR untuk PSN*
Dukungan kedua, Kementerian ATR/BPN siap mempercepat proses perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). “Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tutur Wamen Ossy.
*Siap Dukung Pengadaan Tanah*
Dukungan ketiga adalah kesiapan penuh dalam hal pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Wamen Ossy menekankan, dukungan ATR/BPN membutuhkan penguatan lintas sektor.
“Kami mendorong agar _working group_ lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan _overlay_ peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya.
Dalam pertemuan ini, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menekankan pentingnya kolaborasi. “Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Kegiatan dihadiri sejumlah Menteri/Kepala Lembaga dan kepala daerah wilayah Pantura. Wamen ATR/Waka BPN didampingi Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana. (Red/mjd)