SMSI KSB Pasang Badan: Intimidasi Wartawan Pasca-Berita Proyek Merupakan Ancaman Kebebasan Pers
SUMBAWA BARAT, Mediajejakdigital.net – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumbawa Barat melayangkan kecaman keras terhadap tindakan intimidatif yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD KSB bersama oknum pejabat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Aksi mendatangi kediaman seorang wartawan secara langsung itu terjadi pasca pemuatan pemberitaan terkait proyek Peningkatan Drainase di Lingkungan Arab Kenangan Bawah, Kecamatan Taliwang.
Sekjen SMSI KSB, Riyan Kiswanto, ST, menilai tindakan tersebut sangat tidak etis dan mencederai semangat kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kritik media di lapangan, kata Riyan, adalah bentuk fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik. Bukan untuk dimusuhi, apalagi didatangi ke rumah.
“Kapasitas dewan itu hanya sampai mengusulkan Pokir. Untuk eksekusi, ranahnya ada di dinas dengan kerja sama pihak kedua,” tegas Riyan dalam keterangan persnya, Selasa (10/11/2026).
Riyan menegaskan, secara regulasi, kewenangan anggota dewan dalam penganggaran pembangunan hanya terbatas pada tahap pengusulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Sementara eksekusi dan pengerjaan fisik sepenuhnya berada di ranah dinas teknis bersama kontraktor pelaksana.
Karena itu, ketika muncul sorotan atau kritik tajam dari masyarakat maupun media terkait hasil pekerjaan di lapangan, pihak legislatif maupun eksekutif tidak perlu bersikap reaktif dan baperan.
“Kalaupun ada kritik dari masyarakat, Dewan tidak perlu marah, karena yang mengeksekusi kan kontraktor. Justru dewan seharusnya menegur kontraktornya untuk memperbaiki kinerjanya,” imbuh Riyan.
Sebagai representasi rakyat, lembaga legislatif dan dinas teknis didorong bekerja secara profesional. Langkah paling tepat saat menerima aduan atau sorotan publik adalah segera menegur instansi terkait, agar dinas melalui tim pengawas atau konsultan turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan.
SMSI KSB memastikan akan berdiri di garda terdepan untuk melindungi keselamatan wartawan serta mengawal tegaknya marwah jurnalistik di Bumi Pariri Lema Bariri.
SMSI KSB juga membuka ruang hak jawab bagi pihak DPRD maupun Dinas Perkim terkait pemberitaan ini, demi keberimbangan informasi. (Arip/mjd)
