
POTO TANO KSB, Mediajejakdigital.net — Di balik gemerlap tambak udang modern milik PT Anugrah Taliwang Megah (ATM) di Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, tersimpan persoalan lingkungan yang kini meledak dan mengancam kehidupan pesisir.
Kehadiran PT ATM memang tidak bisa dipungkiri telah mendongkrak ekonomi masyarakat setempat. Ratusan warga Kiantar dan sekitarnya kini bekerja di tambak tersebut. Sekitar 80 persen pekerja berasal dari masyarakat lokal. Warung ramai, kos-kosan penuh, perputaran uang desa meningkat drastis.
Namun di balik angka kesejahteraan itu, ada harga mahal yang diduga harus dibayar oleh laut, oleh nelayan, dan oleh pembudidaya lain yang hidupnya bergantung pada bersihnya air laut Kiantar.
Hasil investigasi media Jumat (20/11) di lokasi kawasan tambak tersebut mengungkap fakta yang mengejutkan.
Begitu tim media tiba di kawasan pembuangan limbah, aroma bau yang sangat menyengat langsung tercium. Bau busuk limbah budidaya udang menyebar dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang melintasi kawasan tambak tersebut.
Lebih parah lagi, di seputaran pantai tempat pembuangan limbah udang tersebut, ditemukan batu karang yang memutih dan mati. Karang yang seharusnya menjadi rumah bagi ikan dan biota laut, kini berubah menjadi putih pucat, tak bernyawa.
Temuan ini mengarah pada dugaan kuat bahwa PT ATM melakukan pembuangan limbah yang tidak sesuai prosedural melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Artinya, perusahaan diduga mengalirkan air buangan budidaya udang langsung ke lingkungan, langsung ke laut, tanpa memenuhi standar pengolahan dan baku mutu yang diwajibkan.
Ribuan Kerang Mutiara Mati
Dampak paling nyata dirasakan oleh perusahaan budidaya mutiara yang berada di seputaran lokasi pembuangan limbah tersebut. Ribuan bibit kerang mutiara mengalami kematian massal.
“Benar pak, selama 2 bulan ini ada ribuan bibit kerang mutiara yang dibudidaya mengalami kematian dampak dari pembuangan limbah tambak tersebut, perusahaan mengalami kerugian ratusan juta rupiah,” kata Dahlan selaku perwakilan perusahaan Mutiara kepada media dengan nada kecewa.
Kematian ribuan kerang mutiara itu bukan perkara sepele. Itu adalah kerugian ratusan juta rupiah, itu adalah rusaknya mata pencaharian, dan itu adalah bukti nyata yang diduga akibat limbah tambak yang dibuang sembarangan telah mencemari ekosistem.
Hasil temuan di lapangan menunjukkan perusahaan diduga tidak mematuhi operasional IPAL secara optimal. Sistem aerasi, sedimentasi, atau biofilter diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya, atau air limbah dibuang langsung saat lonjakan beban organik atau saat panen, tanpa pengolahan tuntas.
Akibatnya, limbah tersebut diduga telah melampaui baku mutu air limbah. Kandungan bahan organik, amonia, fosfat, atau padatan tersuspensi (TSS) masih di atas ambang batas saat dilepas ke badan air, sehingga membuat batu karang mengalami kematian.
Perusahaan juga diduga abai dalam pemantauan dan pelaporan. Tidak melakukan pengujian kualitas limbah atau badan air maupun pelaporan rutin sesuai ketentuan. Padahal, pemantauan berkala adalah kewajiban mutlak bagi setiap perusahaan tambak agar pencemaran bisa dideteksi sejak dini.
Klarifikasi PT ATM
Saat dikonfirmasi kepada manajemen PT ATM, Pujianto selaku perwakilan perusahaan mengatakan bahwa selama ini belum ada masyarakat yang keberatan ataupun melaporkan akibat pembuangan limbah tersebut.
“Selama ini tidak ada keluhan laporan baik dari pemerintah desa, manajemen PT Mutiara maupun dinas terkait, perusahaan siap melakukan pembenahan,” katanya.
Terkait izin, ia menegaskan Amdal, UKL-UPL semuanya ada, tidak ada yang dilanggar, perusahaan telah melalui sistem sedimentasi, aerasi dan masuk bak penampungan akhir baru ke pembuangan akhir.
Kini, masyarakat Kiantar dan pembudidaya mutiara menunggu tindakan nyata, bukan hanya janji pembenahan. Pemerintah Desa Kiantar, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat dan Provinsi NTB didesak untuk segera turun ke lokasi, melakukan uji laboratorium terhadap air limbah dan air laut, serta menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. (Tim GJI/mjd)








