Taliwang KSB, Mediajejakdigital.net– Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat menandatangani Nota Kesepahaman – MoU dan Perjanjian Kerja Sama – PKS strategis pada Senin, 10 Agustus 2026.
Penandatanganan ini bertujuan untuk mempercepat tata kelola aset, data pertanahan, dan mendukung program pembangunan daerah.
Penandatanganan MoU Pemkab KSB dengan Kantor Pertanahan KSB
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. Armayadi, ST, M.Inov, mengungkapkan ruang lingkup MoU meliputi 4 poin utama: Percepatan Sertipikasi Aset Daerah Menjamin seluruh aset milik Pemda memiliki kepastian hukum. Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanahan. Integrasi Data Pertanahan dengan Data Aset dan Data Pajak Daerah. Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui validasi data aset untuk basis PBB dan pajak lainnya.
“PKS ini fokus pada dukungan teknis pertanahan untuk pembangunan. Meliputi:
1. Penyelenggaraan Penataan Ruang : Sinkronisasi data bidang tanah dengan RTRW dan RDTR.
2. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum : Mempercepat proses pembebasan lahan untuk proyek strategis, “terang Kadis.
Dampak Bagi Pembangunan Daerah
Bupati Sumbawa Barat menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah langkah konkret untuk mendukung Program Strategis Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
“Dengan integrasi data aset, pertanahan, dan pajak, kita bisa memetakan potensi PAD lebih akurat. Sementara dengan PKS bersama PUPR, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum tidak akan terhambat masalah tanah,” ujar Kepala Kantor ATR/BPN Sumbawa Barat Muhammad Abd Kadir Jailani, S.P, M.H.
Menurut Jailani akrab pejabat ini disapa, percepatan sertipikasi aset juga untuk mencegah sengketa dan mengamankan aset daerah dari pihak ketiga.
Diharapkan dengan adanya MoU dan PKS ini, koordinasi antar OPD, khususnya Dinas PUPR dan Pertanahan, dapat berjalan lebih lancar sehingga target pembangunan di KSB bisa tercapai tepat waktu. (Arip/mjd)