Jakarta, Mediajejakdigital– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H. Johan Raihan, ST terus menyerukan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), perlu di sampaikan bahwa dukungan terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa itu nyata dan terus diperjuangkan, namun memang saat ini terdapat kendala regulasi dan kebijakan di tingkat pemerintah pusat yang membuat prosesnya belum dapat bergerak lebih cepat.
“Pertama, secara regulasi, hingga hari ini moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Pemerintah pusat belum membuka kembali kran pembentukan daerah otonomi baru, sambil melakukan penataan menyeluruh terhadap desain otonomi daerah, termasuk evaluasi terhadap daerah-daerah hasil pemekaran sebelumnya. Kondisi ini membuat seluruh usulan DOB, termasuk PPS, berada dalam posisi menunggu kebijakan nasional, “jelas H. Johan.
Kedua, dari sisi kebijakan fiskal dan perencanaan nasional, pemerintah pusat saat ini sedang sangat berhati-hati dalam menyetujui pemekaran baru.
“Pertimbangannya antara lain kemampuan fiskal negara, beban APBN, kesiapan struktur pemerintahan, serta arah pembangunan nasional yang sedang difokuskan pada penguatan daerah yang sudah ada, bukan menambah entitas administratif baru, ” tambah H. Johan.
Selanjutnya, perlu dipahami bahwa anggota DPR RI tidak dapat berjalan sendiri dalam proses ini. Pembentukan provinsi harus melalui mekanisme lintas lembaga: DPR RI, pemerintah pusat (Kemendagri), serta keputusan politik nasional. Yang terus lakukan adalah mengawal aspirasi, menjaga agar PPS tetap tercatat sebagai agenda strategis, serta memastikan kesiapan argumentasi sosiologis, ekonomi, dan administratif ketika moratorium itu dicabut.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat Pulau Sumbawa. Namun penting disampaikan secara jujur bahwa lambatnya progres bukan karena ketiadaan dukungan wakil rakyat, melainkan karena hambatan kebijakan nasional yang masih tertutup. Tugas kami saat ini adalah memastikan agar ketika pintu regulasi itu dibuka, Pulau Sumbawa sudah siap dan tidak tertinggal, “tegasnya kembali.
Ini adalah perjuangan jangka panjang, dan aspirasi PPS tetap kami jaga agar tidak padam di tingkat pusat. (Red)